Harta Bersama Dalam Perkawinan

loading...

MAKALAH

HUKUM PERKAWINAN DIINDONESIA

TENTANG

“HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN”

DISUSUN OLEH :

M. Ali Hasim                         14124449

Reza Tunas Mulya                14124948

Yusna Nurmala sari               14125189

Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy C)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN JURAI SIWO METRO)

TA. 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan “Hukum Perkawinan diIndonesia” dengan materi “Hukum Bersama Dalam perkawinan” sebagai tugas Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Semester empat.

            Sebelumnya penulis ingin berterimakasih kepada:

1.      Siti Fatimah, M.Sy.

2. Teman-teman dan keluarga yang telah membantu.

Adapun isi dari Makalah ini adalah tentang Hukum Bersama dalam perkawinan.

Semoga Makalah ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat memenuhi kriteria tugas yang bapak berikan serta dapat menjadi nilai tambah untuk penulis.

Tak ada yang sempurna, begitu pula dengan penulisan makalah ini. Oleh sebab itu penulis menerima kritik positif dari pembaca sebagai perbaikan bagi penulis dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfat.

Akhir kata penulis ucapkan “Terima Kasih

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR....................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii

BAB I................................................................................................................................ 1

PENDAHULUAN............................................................................................................ 1

A.LATAR BELAKANG...................................................................................... 1

B.RUMUSAN MASALAH................................................................................. 1

C.TUJUAN MASALAH...................................................................................... 1

BAB II.............................................................................................................................. 2

PEMBAHASAN............................................................................................................... 2

A. HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN....................................... 2

B. HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN........................................... 2

C. HARTA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 3

D. HARTA BERSAMA MENURUT KHI.......................................................... 4

BAB III............................................................................................................................. 7

PENUTUP......................................................................................................................... 7

A.KESIMPULAN................................................................................................ 7

B.SARAN............................................................................................................. 7

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri.

Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggungjawab suami. Namun di zaman modern ini, wanita hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan menjelaskan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, pengertian harta bersama, harta bersama menurut peraturan perundang-undangan, dan harta bersama menurut hukum islam.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan?

2.      Apa yang dimaksud harta bersama?

3.      Bagaimana konsep harta bersama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974?

4.      Hrta Bersama menurut KHI

C.    TUJUAN MASALAH

1.      Mengetahui apa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan

2.      Dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan

3.      Dapat mengetahui konsep harta bersama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

4.      Dapat Mengetahui harta bersama Menurut KHI

BAB II

PEMBAHASAN

A.    HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan hak adalah terjemahan dari recht. Menurut pasal 499 KHUPdt, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.[1]

Pada dasarnya menurut hukum islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:[2]

1.      Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.

2.      Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

3.      Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.

B.     HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Sayuti Thalib dalam  bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa: “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”[3]

Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.[4]

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.[5]

C.    HARTA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 pada pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

Pasal 35:

1.      Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2.      Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1.      Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2.      Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

            Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dariketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.[6]

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta authenthic di depan notaris. Akta authentic ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami dan isteri, jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembauran semua harta suami isteri, kemudian harta suami dan isteri dianggap harta bersama.

Dalam pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[7]

D.    HARTA BERSAMA MENURUT KHI

Para pakar hukum islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syarikat abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri dalam kompilasi. Di dalam KHI, harta kekayaan dalam perkawinan terdapat pada bab XII.

Pasal 85[8]

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1)      Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

2)      Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

1)      Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2)      Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1)      Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2)      Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

3)      Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4)      Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1)      Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2)      Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3)      Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4)      Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1)      Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2)      Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1)      Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2)      Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1)      Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.

2)      Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Apabila dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1.      Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.

2.      Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

3.      Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 pada pasal 35, 36 dan 37. Di dalam KHI, harta kekayaan terdapat dalam Pasal 85-97.

B.     SARAN

Apabila dalam pengetikan makalah ini terdapat kesalahan kami meminta maaf yang sebesar besarnya dan juga kami sangat mengharapkan kritik dan juga saran dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, Prenada Media Group: 2006. Jakarta.

Hukum Perkawinan Islam, Mohd. Idris Ramulyo, Bumi Aksara: 1999.  Jakarta.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Wasmandan Wardah Nuroniyah, Teras: 2011. Yogyakarta.

Hukum Harta Kekayaan, Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti: 1994. Bandung

---

[1] Abdulkadir Muhammad. Hukum Harta Kekayaan. (Citra Aditya Bakti: 1994. Bandung). Hlm.10.

[2] Wasmandan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Teras: 2011. Yogyakarta). Hlm.213.

[3] Ibid. hlm. 218.

[4] Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. (Bumi Aksara: 1999.  Jakarta). Hlm.188.

[5] Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Prenada Media Group: 2006. Jakarta).  Hlm.105.

[6] Ibid. hlm. 104.

[7] Wasmandan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Teras: 2011. Yogyakarta). Hlm.226.

[8]  Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. (Bumi Aksara: 1999.  Jakarta). Hlm. 91.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: